Boru Ni Raja

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
•   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati.
• Undang-Uandang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
•  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah

•  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992  tentang Penataan Ruang.
•  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana & Lalu Lintas Jalan.
•  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
•   Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
•  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
• Peraturan Pemerintah No. 27 tahin 2012 tentang izin Lingkungan.

• Keputusan Menteri Negara KLH Republik Indonesia Nomor Kep.02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
•   Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
• KepKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Getaran.
•  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.
•  Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Prinsip Negosiasi:
1. Jangan pernah mengabaikan persiapan
2. Kedua belah pihak harus saling menganggap diri mereka sederajat
3. Kesabaran adalah kunci negosiator
4. Empati dibutuhkan
5. Nyatakan dengan jelas setiap tujuan
6. Hindari konfrontasi
7. Nyatakan ketidaksetujuan dengan hati-hati
8. Bernegosiasilah dengan konsesi secara progresif
9. Jangan biarkan kesempurnaan justru menjadi musuh kebaikan
10. Tetap pada tujuan
11. Tetap Profesional
12. Jangan menganggap remeh orang lain.

AMDAL 

Definisi:
AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan) ialah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (Husein Umar, 2003)
Dalam bahasa inggris dikenal dengan EIA (Environmental Impact Analysis or Environmental Impact Assesment).

Perundangan
Ketentuan AMDAL diatur di dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 05 Tahun 2012.
Secara singkat mengharuskan pelaku usaha/kegiatan (tertera dalam perundangan, jenis usaha apa saja yang diwajibkan,umumnya kategori proyek besar; Cth: pabrik) memiliki dokumen Amdal dan mengajukan perijinannya kepada dinas terkait (BAPEDALDA). Tujuannya agar lingkungan tetap terjaga keseimbangannya dikala pembangunan-pembangunan terus dilaksanakan. Hal ini juga dimaksudkan agar pelaku usaha tidak dengan keleluasaannya membangun kegiatan usahanya tanpa memperhitungan tentang kebaikan lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan semata.

5 KOmponen dalam AMDAL
1. PIL ( Penyajian Informasi Lingkungan)
2. KA ( Kerangka Acuan)
3. ANDAL ( Analisis Dampak Lingkungan)
4. RPL ( Rencana Pemantauan Lingkungan)
5. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)

UKL/UPL

UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup)
UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)

Definisi 
UKL-UPL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemrakarsa/Penanggung Jawab/Pemilik suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

Perundangan
Diatur dan ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2010. Secara singkat menyatakan, pelaku usaha seperti yang tidak tertulis dalam pelaku usaha wajib AMDAL, yang melaksanakan kegiatan usaha di atas tanah seluas 2.000m2, diwajibkan memiliki ijin UKKL/UPL dari dinas Bapedalda. Dengan maksud dan tujuan yang sama dengan diberlakukannya AMDAL.

• Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908;
• Ordonansi Verponding Indonesia 1923;
• Ordonansi Verponding 1928;
• Ordonansi Pajak Kekayaan 1932;
• Ordonansi Pajak Jalanan 1942;

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 ten-tang Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan.
• Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara pendaftaran objek pajak PBB.
• Keputusan Menteri Keuangan No. 1003/KMK.04/ 1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual objek Pajak sebagai dasar Pengenaan PBB.
• Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara penagihan PBB dan pe- nunjukkan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa.
• Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupai/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II.
• Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 816 Ta-hun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungut- an Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta.
• Peraturan Pelaksanaan Lainnya.

• Yang dimaksud dengan Bumi adalah permu-kaan bumi meliputi tanah dan perairan peda-laman serta laut wilayah Indonesia.
• Yang dimaksud dengan bangunan adalah kon-struksi teknik yang ditanam atau dilekatkan se-cara tetap pada tanah dan/atau perairan.

• Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang me-rupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
• Jalan tol;
• Kolam renang;
• Pagar Mewah, taman mewah;
• Tempat olah raga;
• Galangan kapal/dermaga;
• Tempat penampungan /kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
• Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

• Yang digunakan semata-mata untuk mela-yani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebuda-yaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
• Yang digunakan utnuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
• Yang merupakan hutan lindung, hutan sua-ka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, ta-nah negara yang belum dibebani suatu hak;
• Yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik ;
• Yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan ;
• Yang nilai jual bangunannya Rp. 3.500.000,- kebawah untuk setiap satuan bangunan.

• Pemilik;
• Penghuni;
• Pengontrak;
• Penggarap;
• Pemakai;
• Penyewa.

• Bagi objek pajak yang belum dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan atau terdapat mutasi/perubah-an objek dan atau subyek pajak, subyek/wajib pa-jak yang bersangkutan wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahu-an Objek Pajak (SPOP) yang disediakan kepada :
• -- Kantor Kelurahan;
• -- Kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah;
• -- Kantor Pelayanan PBB.
• SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan leng-kap serta ditanda t angani oleh wajib pajak dan disampaikan kembali ke Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak yang dimaksudkan, paling lambat 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP.
• Apabila dalam jangka waktu tersebut, SPOP ti-dak dikembalikan, akan diberikan Surat Tegoran. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tegoran, SPOP belum juga dikembalikan, akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan ditambah dengan denda adminis-trasi sebesar 25 % ( dua puluh lima perseratus).
• Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ke-terangan lain ternyata jumlah pajak yang ter- hutang lebih besar dari jumlah pajak yang di-hitung berdasarkan pengisian SPOP, maka atas selisih pajak yang terhutang dikenakan denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima per-seratus).

• Penilaian objek tanah dilakukan dengan cara menentukan/menilai harga tanah berdasar-kan transaksi jual beli tanah yang terjadi di-wiyalah tersebut dengan mengambil harga jual rata-rata.
• Untuk memudahkan dalam menentukan harga tanah untuk kepentingan penetapan PBB, Dit. Jen. Pajak c.q. Ka. Kanwil yang bersangkutan setiap tahunnya mengeluarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
• Berdasarkan penilaian/penentuan klasifikasi tanah tersebut, petugas penilai mencantumkan kelas tanah pada SPOP.

• Penilaian objek bengunan, dilakukan dengan cara menilai konstruksi bangunan yang meli-puti antara lain ; komstruksi landasan, kon-struksi dinding dan konstruksi atap, dimana dalam penilaianny memperhatikan segi kwalitas material bangunan dan luas bangunan.
• Disamping penilaian terhadap konstruksi ba-ngunan juga menilai pagar dan taman yang dinilai mewah serta emplasemen yang meru-pakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut.
• Untuk penilaian masing-masing konstruksi bangunan mempunyai cara-cara penilaisan tersendiri , dimana pada akhir penilaian tersebut akan merupakan klasifikasi dari pada suatu bangunan yang akan dicantumkan pada SPOP sebagai bahan penetapan PBB.

• Besarnya tarif adalah 0,5 % (lima perseribu);
• Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
• Dasar perhitungan pajak (Nilai Jual Kena Pajak) adalah 20% dari Nilai Jual Objek Pajak(NJOP);
• Batas Nilai Jual bangunan Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp. 3.500.000,- untuk setiap satuan bangunan;

• Tanah seluas 500 M2 dengan harga jual pada NJOP Ro. 100.000,- /M2.
• Bangunan seluas 250 M2 dengan nilai jual Rp. 300.000,- /M2.
• Taman mewah seluas 150 M2 dengan nilai jual Rp. 50.000,- /M2.
• Pagar mewah sepanjang 100 M2 dan tinggi rata-rata pagar 1,5 M dengan nilai jual Rp. 150.000,- /M2.

• Nilai jual tanah : 500 x Rp. 100.000,- = Rp. 50.000.000,-
• Nilai jual bangunan :
• Bangunan ( Rumah dan Garasi )
  250 x Rp. 300.000,- ------------- = Rp. 75.000.000,-
• Taman mewah
  150 x Rp. 50.000,- -------------- = Rp. 7.500.000,-
• Pagar mewah
  ( 100 x 1,5 ) x Rp. 150.000,- ---- = Rp. 22.500.000,-
  ----------------------------Jumlah = Rp. 105.000.000,-

• Sarana yang dipergunakan untuk menagih adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), yang setiap tahun diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan.
• Setelah SPPT, PBB diterbitkan, selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas PBB di Kelurahan.
• Wajib pajak harus melunasi PBB yang terhutang dalam tempo 6 (enam) bulan sejak SPPT-PBB diterima.
• Apabila setelah jatuh tempo pembayaran PBB yang terhutang tidak/belum dilunasi, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pajak yang tidak/belum dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
• Atas denda administrasi besarta pokok PBB yang belum/tidak di bayar tersebut, dikeluarkan Surat Tagiyan Pajak (STP).
• Apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Tagihan Pajak (STP) diterima, PBB nya masih tidak dibayar akan dikeluarkan Surat Paksa (SP) untuk selanjutnya dilakukan Penyitaan dan Pelelangan.

• Pembayaran PBB dengan Payment Point System (sistem Tempat Pembayaran), adalah pembayaran PBB yang hanya dapat dilakukan pada Bank ( tempat pembayarn ) yang telah ditentukan dalam SPPT.
• Pembayaran PBB dengan Payment Point System (Sistim Tempat Pembayaran), dilakukan sekaligus (tidak boleh diangsur) dan sebagai bukti pembayran, Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari petuga Bank.

• Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat atas kesalahan klas, data dan lain-lain yang tercantum dalam :
• Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
• Surat Ketetapan Pajak (SKP) .

• Keberatan diajukan secara tertulis dengan manyatakan alasan secara jelas dan benar.
• Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP sebagimana dimaksud pada angka 1 diatas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
• Apabila Keputusan keberatan belum diterima oleh Wajib Pajak, PBB yang terhutang tetap harus dibayar sebelum jatuh tempo pembayaran berakhir.

• Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan PBB kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepada Kantor Pelayanan PBB setempat dalam hal :

• Kondisi tertentu obyek Pajak yang ada hubungannya subjek dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, seperti :
• Lahan pertanian yang sangat terbatas ;
• Bangunan yang ditempati sendiri oleh wajib pajak yang tidak mampu;
• Dan lain-lain.

• Objek pajak terkena bencana alam alau sebab lain yang luar biasa, seperti :
• Kebakaran ;
• Gempa bumi;
• Wabah penyakit/hama tanaman;
• Dan lain-lain.
• Permohonan pengurangan harus diajukan secara tertulis dengan menyatakan alasan secara jelas dan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya SPPT-PBB atau sejak terjadinya bencana alam.
• Apabila keputusan pengurangan belum diterima oleh Wajib Pajak, PBB yang terhutang tetap harus dibayar sebelum jatuh tempo pembayaran berakhir.

Kembali>>